Sabtu, 14 April 2018

Kabarnya Punya Sertifikat Tanah, Tukang Bakso Bisa Pinjam Modal Usaha ke Bank

Gencarnya program sertifikasi tanah yg dijalankan pemerintah pusat di Indonesia nyata-nyatanya bukanlah tanpa ada argumen. Lebih jauh, program ini diyakini ada kemungkinan program yg mempunyai multiplayer effect dengan sebutan lain resiko berantai yg positif buat menaikkan kegiatan perekonomian.

Menteri Agraria serta Tata Ruangan/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengumpamakan, apabila ada tukang bakso yg berjualan di kota besar selanjutnya perlu modal besar buat usaha, tukang bakso itu dapat ikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Komplet (PTSL) dengan cara gratis dengan mendaftarkan area di desanya.

Baca : D'Tutorial Untuk Sertifikat Tanah Masa Jokowi

Sertifikat tanah yg dipunyai dapat difungsikan buat jadikan agunan selagi mengusulkan utang modal usaha ke Bank.
Baca juga:

" Renungkan saja seseorang pedagang bakso butuh modal, namun dikarenakan gak mempunyai apa-apa serta tanah punya tanah di desa yg tdk membuahkan itu dapat kita sertifikatkan. Jadi pedagang bakso itu mendapatkan utang KUR jadi usahanya dapat berkembang, " terang dia di Gedung Kementerian ATR, minggu saat lalu.

Masihlah rendahnya presentase penduduk berkenaan perbankan bikin program sertifikasi senantiasa didorong. Tidak cuman jadi layanan beda biar penduduk teridentifikasi serta terdata, hal semacam ini juga efisien biar penduduk lebih bankable dengan sebutan lain dapat membuka pelayanan perbankan.

" Dengan sertifikat mereka dapat miliki finansial akses yg bagus (ke perbankan). Selain itu, karenanya ada sertifikat itu benar-benar terutama dikarenakan di Indonesia hari ini tingkat perseteruan pertanahan benar-benar tinggi. Bahkan juga sempat ada studi lebih dari 60% perkara pengadilan menyangkut persoalan tanah. Seandainya pingin jauhi perseteruan pertanahan (program) sertifikasi tanah mesti jalan lancar, " ujar dia

Tidak cuman Membuat kepastian hukum kata Sofyan penduduk semakin tambah tenang.

" Mereka, penduduk dapat merasakan damai serta bangga. Seandainya kita ke lapangan menyerahkan sertifikat mereka puas. Ada kepastian walaupun tanahnya kecil. Presiden perhatian kepada persoalan itu dikarenakan beliau mempunyai pengalaman saat sulitnya urus sertifikat saat jadi entrepreneur, " kata dia.

Ternyata Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah yang Jadi Heboh

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Komplet (PTSL) sebagai trick pemerintah dalam menyisir semua lokasi biar tanahnya bersertifikat.

Program yg lebih di kenal dengan arti pembagian sertifikat tanah gratis ini mengarah semua susunan penduduk di area yg mudah sengketa tanah dikarenakan sebagian besar masyarakatnya belum pula punya sertifikat sesaat harga tanahnya senantiasa melambung.

Apabila penduduk itu belum pula mendaftarkan tanahnya di Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) jadi pemerintah dapat dengan total menyisir lokasi itu dengan program PTSL.

Pingin tahu detailnya masalah program ini? Baca detailnya disini :

Mengenai program pendataan sertifikat tanah melalui program PTSL ini akan dikerahkan serentak ke 33 propinsi di Indonesia.

Salah satunya yg punya jumlah besar merupakan ruang Jawa Timur jumlah 1, 57 juta bagian area, Jawa Barat jumlah 1, 27 juta bagian, Jawa Tengah sebabkan 1, 2 juta bagian serta buat ruang DKI merupakan jumlah 50. 000 bagian area dengan 228 salah satunya dapat dibiayai seluruhnya oleh Pemda.

Sedang buat ruang luar Jawa, Bali memperoleh obyek paling besar jumlah 270 ribu bagian area, dibarengi oleh Sumatera Utara 190 ribu bagian area serta Lampung 269 ribu bagian area.

Gencarnya program sertifikasi tanah yg dijalankan pemerintah pusat di Indonesia nyata-nyatanya bukanlah tanpa ada argumen. Lebih jauh, program ini diyakini ada kemungkinan program yg mempunyai multiplayer effect dengan sebutan lain dampak berantai yg positif buat menaikkan kegiatan perekonomian.

Menteri Agraria serta Tata Ruangan/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengumpamakan, apabila ada tukang bakso yg berjualan di kota besar selanjutnya perlu modal besar buat usaha, tukang bakso itu dapat ikuti program PTSL dengan gratis dengan mendaftarkan area di desanya.

Sertifikat tanah yg dipunyai dapat difungsikan buat jadikan agunan selagi mengusulkan utang modal usaha ke Bank.

" Renungkan saja seseorang pedagang bakso butuh modal, tetapi dikarenakan gak mempunyai apa-apa serta tanah punya tanah di desa yg tdk membuahkan itu dapat kita sertifikatkan. Jadi pedagang bakso itu mendapatkan utang KUR jadi usahanya dapat berkembang, " terang dia di Gedung Kementerian ATR, minggu saat lalu.

Masih tetap rendahnya presentase penduduk berkenaan perbankan bikin program sertifikasi senantiasa didorong. Tidak cuman menjadi sarana beda biar penduduk teridentifikasi serta terdata, hal semacam ini juga efisien biar penduduk lebih bankable dengan sebutan lain dapat membuka service perbankan.

" Dengan sertifikat mereka dapat miliki finansial akses yg bagus (ke perbankan). Disamping itu, karenanya ada sertifikat itu benar-benar terutama dikarenakan di Indonesia hari ini tingkat perseteruan pertanahan benar-benar tinggi. Bahkan juga sempat ada studi lebih dari 60% perkara pengadilan menyangkut persoalan tanah. Seandainya pingin jauhi perseteruan pertanahan (program) sertifikasi tanah mesti jalan lancar, " ujar dia

Tidak cuman Membuat kepastian hukum kata Sofyan penduduk semakin tambah tenang.

" Mereka, penduduk dapat merasakan damai serta bangga. Seandainya kita ke lapangan menyerahkan sertifikat mereka puas. Ada kepastian walaupun tanahnya kecil. Presiden perhatian pada persoalan itu dikarenakan beliau mempunyai pengalaman saat sulitnya urus sertifikat saat jadi entrepreneur, " kata dia.

Sertifikat tanah dari program PTSL yg digagas Presiden Joko Widodo dapat difungsikan menjadi agunan atau jaminan buat menyerahkan utang modal usaha ke bank.

Hal semacam tersebut memanglah jadi gagasan pemerintah buat menunjang penduduk menaikkan perekonomian lewat persediaan modal dari harta yg kurang produktif.

Buat menjawab beberapa pertanyaan pembaca berkenaan apakah dapat sertifikat PTSL disekolahkan ke bank, Kepala Sisi Humas Agraria serta Tata Ruangan/Tubuh Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Harison Mocodompit memaparkan, sertifikat tanahyang di keluarkan oleh BPN punya hak serta keharusan yg sama.

" Jadi gini seandainya sertifikat telah di keluarkan oleh kantor pertanahan itu sama. Gak barangkali sertifikat itu dapat diterbitkan, seandainya dia tdk melampaui sekelompok sistem. Perihal dengan, sertifikat yg di keluarkan lewat PTSL ini sama derajatnya tiada yg beda. Seandainya jadi, sertifikat kan berkasnya sama. Tetapi seandainya sama-sama telah jadi sertifikat itu sama. Derajat hukumnya ada. Artinha semua hak serta keharusan yg menempel di product itu sertifikat sama, " kata dia kepadadetikFinance, Senin (26/3/2018).

Horison memaparkan, hal yg tidak serupa dari program pembuatan sertifikat itu cuma ada pada tempo pembuatan sertifikat

" Yg ngebedain itu orang yg daftar individu itu pengumumannya agak lama ya kan dikarenakan tempatnya satu satu. Tetapi seandainya yg sertifikat PTSL ini sistemnya sistematis koordinasi dengan penduduk serta pemerintah daerah di satu lokasi itu lebih cepat dengan tetangga-tetangga lebih ketahuan yg mana saja wilayahnya nah itu dapat lebih cepat, " terang dia.
 Artikel lainnya:

Nampaknya Dibilang Palsu oleh Hanafi Rais, Ini Reforma Agraria Jokowi

Waketum PAN Hanafi Rais memanggil, program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai program reforma agraria palsu. Menurut dia, reforma agraria sebetulnya merupakan redistribusi tempat.

Dirjen Penyusunan Agraria Kementerian ATR/BPN, Muhammad Ikhsan memaparkan, program reforma agraria yang dilakukan pemerintah waktu ini tidak cuman cuma berwujud bagi-bagi sertifikat tanah. Seperti apa sebetulnya program Reforma Agraria Jokowi?

Ia memaparkan, reformasi agraria yang dilakukan pemerintah merupakan menertibkan tanah-tanah terlantar, baik tanah bersertifikat Hak Manfaat Usaha (HGU), Hak Manfaat Bangunan (HGB), Hak Gunakan, serta Hak Pengelolaan, yang udah habis periode berlakunya atau tdk difungsikan sama sesuai peruntukannya.

Tanah itu dicabut izinnya selanjutnya didayagunakan buat kebutuhan penduduk jadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) serta dapat diberikan ke penduduk. Hal semacam tersebut lah yang diberi nama redistribusi aset.
Read more:
" Yg diterlantarkan tdk dimohon sekali lagi perpanjangannya tdk diperbaiki makan ini dapat kita untuk dengan skema reforma agraria kita dapat kasih pada penduduk pada petani pengelola, " kata dia dalam paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta (29/3/2018).

Ia berikan contoh, seandainya ada tubuh usaha yang mengantongi izin pemakaian tempat berbentuk Hak Manfaat Usaha (HGU) seluas 1. 000 ha tanah tapi cuma mengfungsikan 500 ha saja, jadi HGU 500 ha tempat yang terlantar dapat dicabut.

" 500 ha yang tdk difungsikan, itu selanjutnya kita data serta dapat kita berikan (ke penduduk), " sebut dia.

Cuma saja, tanah itu tidak dapat saat saja diberikan dikarenakan riskan mengundang sengketa. Oleh karena itu lah, tanah-tanah barusan butuh disertifikasi terlebih dulu sebelum saat diberikan ke penduduk.

" Itu (sertifikat) buat memberikannya kebolehan hukum, " tegas Ikhsan.

Sepertinya Bakal Ada Rusun dan Kantor Nempel Stasiun LRT di MT Haryono

PT Adhi Karya (Persero) Tbk serta Yayasan Darma Putra KOSTRAD (YDPK) melaksanakan penandatanganan kesepakatan kerja sama perihal pemakaian serta pengembangan property atas tempat punya YDPK seluas 7. 475 m2 di MT Haryono Kavling 25P26, Jakarta Selatan.

Penandatanganan ini sebagai usaha ADHI serta YDPK buat penuhi keperluan tempat serta prasarana rumah juga perkantoran yg terintegrasi dengan moda transportasi LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek).

Ketua YDPK Muchammad Imran memaparkan, project kerja sama ini sebagai yg pertama pada Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) dengan YDPK.

" Project pengembangan ini juga sebagai bentuk optimalisasi dari tempat punya YDPK. Karenanya ada kerja sama ini dikehendaki, sanggup menaikkan kesejahteraan anggota YDPK dari pengembangan tempat yg ada, " papar Imran, Kamis (29/3/2018).

Ide pengembangan tempat MT Haryono Kav 25P26 itu dapat difungsikan buat pembangunan perkantoran, apartemen, serta ruangan komersial juga layanan penunjangnya. Skema kerja sama memakai buat hasil (keuntungan berbagi).
Baca juga yuk:

Direktur Paling utama ADHI Budi Harto mengemukakan, pihaknya lewat Departemen TOD & Hotel tawarkan salah satunya pemecahan atas persoalan perkotaan di Jakarta serta seputarnya.

" Dengan pengembangan ini, dikehendaki sanggup jadi alternatif pilihan rumah buat penduduk dengan mobilitas yg tinggi, tapi tetap sanggup nikmati rumah di perkotaan, " kata Budi Harto.

Amrozi Hamidi, General Manager Departemen TOD & Hotel mengimbuhkan dalam kerja sama ini, area MT Haryono Kav 25P26 dapat di kembangkan rumah! apartemen, komersial ruangan serta perkantoran.

" Area ini dapat diperlengkapi dengan beraneka layanan pendukung yg memberikannya kenyamanan serta keringanan buat penghuni, " tandas dia.

Sepertinya PUPR Tambah Kriteria Rumah Layak Huni ke Tipe 45

Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) tengah lakukan revisi Ketetapan Menteri (Kepmen) No 403/KPTS/M/2002 terkait Patokan Tekhnis Pembangunan Tempat tinggal Simpel Sehat. Revisi itu dapat membuat perubahan beberapa syarat-syarat standard layak huni suatu tempat tinggal simpel sehat.

Direktur Tempat tinggal Umum serta Komersial, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana mengemukakan standard ukuran tempat tinggal layak huni dapat ditambah yaitu jenis 45. Menambahkan syarat-syarat ukuran layak huni itu jadi visi Kementerian PUPR dalam sedia kan tempat tinggal baik buat penduduk.

" Seandainya layak huni itu, semua tempat tinggal mesti layak huni. Kita sekedar, visi waktu yang akan datang tempat tinggal sejahtera. Tempat tinggal sejahtera itu tidak cuman 36 juga kelak ada 45 dengan luas tanah yg lebih luas. Tetapi bukan hanya artinya yg ada saat ini dihapuskan. Terus ada. Jadi jenis 45 itu visi tempat tinggal sejahtera, baiknya mirip itu. Tetapi dengan kebolehan minimnya area dan seterusnya, yg ada ya terus jalan, " tukasnya terhadap detikFinance selagi dihubungi, Senin (2/4/2018).

Dadang memaparkan, menambahkan syarat-syarat luas tempat tinggal layak huni itu merujuk terhadap standard internasional, dimana kepentingan area per orang merupakan 11 m2 dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit 2, 8 m. Mengenai waktu ini standard kepentingan luas minimal bangunan serta area buat tempat tinggal simpel sehat merupakan 9 m2 per orang.

" Standarnya kan sampai kini orang itu per orangnya 9 m2, meski sebenarnya di luar negeri 11 m2. Punya arti yg baik itu mirip itu. Jadi dalam revisi Kepmen ini, visi kita bangun tempat tinggal sejahtera. Tetapi ketentuan subsidi dan seterusnya tiada pergantian. Jadi yg jenis 36 terus ada (buat tempat tinggal subsidi), di bawahnya ada juga. Selama penuhi syarat-syarat tekhnis yg berlaku, " kata Dadang.

Mengenai dalam revisi Ketetapan Menteri (Kepmen) No 403/KPTS/M/2002 ini, kata Dadang semakin tambah ke ketentuan tekhnis berkenaan spesifikasi serta material bangunan tempat tinggal ikuti perubahan pembangunan tempat tinggal rakyat selama ini. Jangka waktu dua minggu ke depan dapat kembali diselenggarakan konsultasi umum buat sosialisasi menuju penetapan Kepmen yg baru.

" Kepmen itu yg ditata bukan cuma keandalan bangunan, keamanan serta keselamatan. Tetapi juga kenyamanan. Kalau lingkungannya mesti komplit, sistim pendukung lingkungannya mesti bermanfaat. Sedikitnya PSU seperti apa. Serta standar-standar yang lain, " tangkisnya.
Info terbaru:

Mau Tau Berapa Pekerja Proyek Rumah Dp Rp 0 Pondok Kelapa Diupah?

Beberapa pekerja udah ada pada project tempat tinggal Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang termasuk juga dalam program DP Rp 0 punya Pemprov DKI Jakarta. Mereka waktu ini cuma standby dikarenakan pembangunan belum pula di awali.

Meskipun tidak banyak yang dilakukan dikarenakan project belum pula mulai, mereka terus dibayar. Berapakah?

Salah seseorang pekerja di project itu, Taufik sebutkan dalam situasi standby seperti waktu ini mereka digaji sebesar Rp 70 ribu /hari. Tapi upah cair tiap-tiap dua minggu sekali. Kata dia tiap-tiap pekerja di beri penghasilan dengan nilai yang sama.

Upah itu mereka capai dengan berjaga sehari-hari di area project dari jam 08. 00-17. 00 WIB. Dalam situasi standby mereka rata-rata lakukan perihal kecil seandainya diperlukan. Umpamanya pembuatan perabotan safety dimulai dengan safety net yang bermanfaat buat menghadapi apabila ada material yang jatuh jadi tertahan disana. Selanjutnya juga udah mulai mempersiapkan rambu-rambu peringatan.
Baca juga:

" Seandainya saya penghasilannya harian, namun dibayarnya per dua minggu. Upah 1 hari Rp 70 ribu dari jam 08. 00 WIB hingga jam 4-5 sore, " tukasnya waktu lakukan perbincangan dengan detikFinance di area, Selasa (3/4/2018).

Menurutnya selama ini tiada rintangan dalam penerimaan penghasilan. Tiada keterlambatan dalam pemberian penghasilan.

Pekerja beda, Ardiansyah mengemukakan hal yang sama bahwa waktu ini dianya sendiri diupah /hari Rp 70 ribu. Tapi dia mengemukakan dijanjikan terima penghasilan sama sesuai UMR waktu mulai aktif bekerja.

" Bilangnya sich UMR, namun kita masihlah per dua minggu gajiannya, " jadi dia.

Sepertinya Pembangunan Rumah DP Rp 0 Pondok Kelapa Tancap Gas Medio April

PD Pembangunan Tempat Jaya lekas menuntaskan sistem menyerahkan Izin Membangun Bangunan (IMB) project tempat tinggal DP Rp 0, Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur Diinginkan akhirnya minggu ini dapat usai.

Kepala Area Tehnik Project Klapa Village Wulan mengemukakan pihaknya minggu ini dapat membayar retribusi IMB. Seterusnya dijalankan jadi IMB udah sanggup di terima oleh PD Tempat Jaya bertindak sebagai pengembang yang melakukan project itu bersama-sama PT Totalindo Eka Persada Tbk.

" Minggu ini dapat lekas sistem pembayaran retribusi IMB, " tangkisnya pada detikFinance, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Apabila prosedur itu jalan lancar jadi pertengahan April ini project itu diinginkan dapat mulai dilakukan keseluruhan.

" Ya kita simak kelak, mudah-mudahan saja semua jalan lancar, " sebutnya.

Sembari tunggu izin itu keluar, pihaknya udah melaksanakan pekerjaan substructure atau pekerjaan di level permukaan tanah. Buat pekerjaan substructure ini pihaknya udah mengantongi izin.

" Pekerjaan kami udah mulai sesudah groundbreaking Januari tempo hari, seperti pekerjaan persiapan, site manajemen, pembersihan, tiang pancang, kami udah ada izin pondasi, " tangkisnya.

Salah seseorang pekerja project, Taufik juga terima info bahwa pekerjaan besar-besaran project itu dijalankan pada pertengahan April.
Baca juga yuk:

" Pertengahan April, tanggal 10 kelak mulainya seandainya gak salah. Pokoknya bln. ini saja, " tukasnya waktu lakukan perbincangan dengan detikFinance di tempat.

Diawalnya, dihubungi dengan cara terpisah, Direktur Paling utama PT Totalindo Eka Persada Tbk Donald Sihombing waktu ini lagi tengah dijalankan sistem buat beroleh IMB. Seterusnya semua pekerjaan baru dapat dijalankan.

" Itu perizinan IMB, izin-izin dong. Ini kan gambar kita pelajari. Dahulu kan orang-orang yang buat gambar. Saat ini kita pelajari, " tukasnya waktu dihubungi detikFinance, Jakarta,

Mau Tahu Progres Proyek Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Jakarta pada Januari udah memiliki pembangunan rumah dengan DP Rp 0 bernama Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, serta idenya dapat dipesan mulai April ini.

detikFinance mendatangi tempat pembangunan project itu, tempo hari, Selasa (3/4/2018). Yang pasti jam 08. 00 WIB, belum juga nampak aktivitas pekerja project. Cuma nampak tiga hingga empat pekerja. Tapi mereka belum juga mengawali kesibukan.

Keseluruhan area buat pembangunan rumah DP Rp 0 ini menggapai 1, 4 hektar. Disini akan didirikan dua bangunan rumah vertikal. Cuma saja waktu ini sebagian besar area yang difungsikan masihlah berwujud tanah kosong serta di lebih dari satu area telah dicor.

Alat berat yang nampak baru suatu tower crane. Dia bermanfaat buat mengangkut material, bahan atau konstruksi bangunan dari bawah ke atas.

Di tempat juga nampak lebih dari satu tipe material penunjang project yang lain, contohnya beton pembatas jalan, besi-besi panjang, tabung penampungan air, generator pembangkit listrik (genset), serta pasir.

Selanjutnya bagaimana progresnya?
Bacaan terbaru:

Kali Ini Gedung 'Berhantu' di Kemenkeu Bakal Disulap Jadi Convention Center

Instansi Manajemen Aset Negara (LMAN) punya ide besar dalam mengfungsikan aset-aset mangkrak yg dipunyai negara.

Salah satunya aset mangkrak yg akan disulap yaitu Gedung Alexander Andries (AS) Maramis atau yg lebih di kenal dengan gedung Daendels di Kompleks Kementerian Keuangan. Gedung yg didirikan pada 1809 atau 209 th. saat lalu ini dapat jadi convention center lebih yang pasti gedung penerima tamu negara.

" Saat ini pekerjaan LMAN yaitu bikin sama dengan FS (feasibility study), ini coba mencarikan prospek buat diapakan sich aset ini, seandainya pada mulanya berwujud gedung perkantoran masa Belanda, saat ini dapat pengen apakan? Apakah didirikan gedung kantor, ruko, atau pengen didirikan seperti apa? Itu pekerjaan LMAN saat ini mencarikan prospek itu, " kata Direktur Paling utama LMAN Rahayu Puspasari selagi lakukan perbincangan dengan detikFinance, Jakarta, Senin (4/4/2018).

Dari kajian yg telah dijalankan serta melibatkan beraneka ragam pakar ini menganjurkan bangunan bersejarah paling besar se-Asia Tenggara ini dapat dikomersilkan jadi convention center. Tapi, pemeliharaan yg selanjutnya dijalankan bakalan tidak membuat perubahan nilai peristiwa gedung.

" Jadi AAM ini yaitu cagar budaya, dia terikat aturan dengan dalam pelestarian cagar budaya, itu telah ada UU yg mengatur, punya arti apa pun skema komersial yg dapat kita tempuh itu tdk bisa tidak mematuhi pakem yg itu, " papar dia.
Ulasan Lainnya: 

" Umpamanya cagar budaya yg dikomersialkan kan banyak tuch, seandainya kita simak seperti Kota Tua, yg selanjutnya diarahkan jadi kegunaan komersil, atau sebagai museum-museum. Paling akhir contohnya heritage ini jadi hotel, " jadi dia.

Gedung AA Maramis yg tenar dengan narasi mistis ini pasti juga difungsikan seperti gedung bersejarah di negara-negara beda. Dimana jadi komersil serta akhirnya akan diputarkan dimulai dengan ongkos perawatan hingga penerimaan negara.

" So far tim ini coba mengajukan, jadi yg namanya diusulkan belum juga dapat di terima, tetapi lebih dari satu kritikan kita mengarahkan dengan mengutamakan nilai historis serta nilai sama sesuai cagar budaya, kita dapat cobalah convention meeting petinggi negara, " tutup dia.

Apa Iya Gedung 'Berhantu' Kemenkeu Bakal Jadi Convention Center

Instansi Manajemen Aset Negara (LMAN) mendapatkan pekerjaan dari pemerintah buat mengelola kekayaan negara yang datang dari era Belanda. Kekayaan itu berwujud aset dalam banyak bentuk.

Aset yang dikelola tubuh service umum ini dimulai dengan tanah, ruko, sampai gedung yang punya nilai histori tinggi. Hingga waktu ini aset yang dikelola sebesar Rp 32 triliun.

Pekerjaan LMAN tdk sekedar menjaga aset era Belanda itu tapi harus dikelola jadi memberikannya peran pada negara berbentuk pendapatan negara bukan hanya pajak (PNBP).

Banyak aset yang dikelola oleh oleh tubuh yang berdiri dibawah Kementerian Keuangan ini telah memberikannya peran berbentuk PNBP. Bahkan juga, LMAN punya gagasan buat membuat perubahan gedung 'berhantu' yakni Alexander Andries (AS) Maramis jadi convention center dengan kata lain tempat pertemuan petinggi negara selanjutnya.
Artikel terbaru:

Berita Pergub UPT Rumah DP Rp 0 Tunggu Diteken Anies

Kepala Dinas Perumahan Rakyat serta Permukiman DKI Agustino Darmawan mengemukakan aturan gubernur berkenaan Unit Service Tekhnis (UPT) program tempat tinggal DP Rp 0 udah rampung serta tinggal tunggulah di tandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

" Udah, pergubnya udah jadi, draft-nya udah jadi, " tukasnya waktu dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Pemprov DKI Jakarta juga tengah membuat BLUD buat program tempat tinggal DP Rp 0 yang ditarget kelar April. Tapi akhirnya mesti tunggu UPT terdapat terlebih dulu. Pemprov sendiri membidik UPT program tempat tinggal DP Rp 0 ini rampung pertengahan April.

" Semoga pertengahan April usai (pembentukan UPT program DP Rp 0) " lanjutnya.

Apabila itu jalan lancar, dia meyakinkan BLUD juga akan rampung sebelum saat akhir April. Dengan begitu warga Jakarta dapat selekasnya membeli tempat tinggal DP Rp 0.

" Iya, sebentar kembali kok, itu saatnya tidak hingga akhir April juga udah usai. Gak hingga akhir April sudah usai kok ini segala, tinggal di tandatangani Pak Gubernur, " imbuhnya.

Diawalnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pingin aturan gubernur berkenaan UPT program tempat tinggal DP Rp 0 usai pertengahan April. Dengan saat, pembentukan UPT dapat dijalankan.

" Pergubnya dalam pengaturan saat ini. Ditargetkan, semoga sebelum saat pertengahan April ini udah usai, " kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat,
Baca juga ya:

Kabarnya Jawab Kebingungan Warga, Anies-Sandi Rilis Buku Panduan Rumah DP Rp 0

Pemprov DKI Jakarta coba berikan jawaban atas semua kebingungan warga Jakarta berkenaan program tempat tinggal DP Rp 0 punya Gubernur DKI Anies Baswedan serta wakilnya Sandiaga Uno.

Jawaban itu di sampaikan dengan menerbitkan buku saku yg di isi beberapa kabar terutama berkenaan program itu.

Di dalamnya diterangkan masalah latar belakang Anies-Sandi melakukan program itu. Secara prinsip warga Jakarta terdapat banyak yg belum pula punya rumah sendiri dengan kata lain masihlah mengontrak serta semacamnya. Sesaat, keperluan rumah di ibu kota termasuk tinggi.

Banyak juga komunitas yg menilainya program ini tidak punya landasan hukum yang pasti. Melalui buku saku ini, Pemprov coba menepis hal semacam tersebut dengan menjelaskan landasan hukum yg difungsikan.

Dalam buku itu juga diterangkan buat apa serta siapa tempat tinggal DP Rp 0 ini didirikan. Tidak cuman itu juga diterangkan maksud dibentuknya program ini.

Bagian proses program DP Rp 0 yg didirikan pengembang lantas diterangkan dengan simple melalui buku saku, dimulai dengan developer bangun sampai mendapatkan kesepakatan dari bank penyalur credit.
Artikel menarik:
Beberapa syarat warga yg bisa punya tempat tinggal DP Rp 0 juga di informasikan dengan terang di buku ini. Sekurang-kurangnya ada sepuluh ketentuan yang penting dipenuhi.

Skema penyelenggaraan tempat tinggal DP Rp 0, simulasi credit kepemilikan, sampai bagaimana menentukan harga jualnya lantas di jabarkan dalam buku saku ini.

Jumat, 13 April 2018

Tahukah Anda Rumah DP Rp 0 Tapak Atau Rusun? Ini Penjelasannya

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan buku saku di isi kabar berkenaan program tempat tinggal DP Rp 0 punya Gubernur DKI Anies Baswedan serta wakilnya Sandiaga Uno. Dari buku itu sanggup diartikan program ini memanglah mengedepankan tempat tinggal vertikal dengan sebutan lain rusun. Kenapa sekian?

Buku saku program tempat tinggal DP Rp 0 ini lebih mengusung rusun sanggup di lihat dari kabar yg semakin banyak mengupas masalah tempat tinggal vertikal. Pertama sanggup di lihat dari keterangan berkenaan kegunaan tubuh service umum daerah (BLUD) yg dibuat Pemprov buat mengelola tempat tinggal DP Rp 0.

Baca : Langkah serta Ketentuan Beli Tempat tinggal DP Rp 0


Bunyi dari kegunaan pertama BLUD ini yakni, " menghadirkan pemenuhan keperluan Perumahan Rakyat (mengedepankan tempat tinggal susun). "

Di situ digarisbawahi seandainya tempat tinggal DP Rp 0 mengedepankan tempat tinggal susun. Punya arti bukan hanya tempat tinggal tapak.

Landasan hukum program ini juga ikut berpedoman pada Aturan Menteri Keuangan No 269 PMK. 010/2015. Dalam aturan ini mengatur masalah tempat tinggal vertikal.

" Batas harga tempat tinggal vertikal bebas PPN 10% sebesar Rp 250 juta. Batasan pendapatan perlu pajak yg punya hak mendapatkan sarana itu, yaitu sebesar Rp 6 juta, " saat isi peraturan itu seperti diambil detikFinance.

Dalam penetapan harga unit tempat tinggal yg di jual juga berpedoman pada Ketetapan Menteri PUPR No 552/KPTS/M/2016.
berita terbaru
" Menentukan luasan buat tiap-tiap tempat tinggal grup tempat tinggal sejahtera susun paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu mtr. persegi) serta tdk lebih dari 36 m2 (tiga puluh enam mtr. persegi), " saat bunyi ketetapan menteri PUPR itu.

Meskipun sekian, landasan hukum beda yg difungsikan dalam buku saku ini juga meliputi tempat tinggal tapak. Contohnya Aturan Menteri PUPR No 20 Th. 2015. Didalam peraturan ini terdaftar batas penghasilan pokok MBR untuk pengaju KPR FLPP buat tempat tinggal tapak merupakan sebesar Rp 4 juta, dan buat tempat tinggal susun sebesar Rp 7 juta. Nilai itu berlaku sama dengan nasional.

Simak Yuk 2 Pergub soal Rumah DP Rp 0 Terbit Pekan Depan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengemukakan minggu depan dapat terbit dua Aturan Gubernur (Pergub) berkenaan tempat tinggal DP Rp 0. Pergub yang pertama merupakan pembentukan unit pelaksana tekhnis (UPT) buat mengelola tempat tinggal DP Rp 0.

" Udah keluar draft-nya. Obyek kita minggu ini finalisasi. Semoga minggu depan udah terbit (Pergub UPT tempat tinggal DP Rp 0), " tukasnya terhadap detikFinance di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018).

Sandi mengimbuhkan Pergub ke dua yang juga terbit di minggu yang sama akan jadi payung hukum berkenaan pembiayaan tempat tinggal DP Rp 0.

" (Yg terbit minggu depan) UPT serta pembiayaan. Dua Pergub, " lanjutnya.

Disamping itu, tubuh pelayanan umum daerah (BLUD) yang direncanakan terbit bln. ini masihlah dapat mundur. Pemprov DKI Jakarta masihlah dapat konsentrasi pada pembentukan UPT, seterusnya terdapat, jadi step selanjutnya pembentukan BLUD.

" Dikarenakan ini ada tahapannya, kita konsentrasi dahulu di UPT, " imbuhnya.

Diawalnya, Kepala Dinas Perumahan serta Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengemukakan Pergub UPT program tempat tinggal DP Rp 0 tinggal diberi tanda tangan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

" Iya sebentar sekali lagi kok, itu saatnya tidak hingga akhir April juga udah tuntas. Tidak hingga akhir April udah tuntas kok ini segala, tinggal diberi tanda tangan Pak Gubernur, " katanya.
Artikel terbaru:

Kamis, 12 April 2018

Jika Anda Lagi Cari Rumah Rp 100 Jutaan? Yuk Datang ke Sini

Rumah terjangkau jadi impian tiap tiap orang. Pasalnya waktu ini harga tempat tinggal senantiasa merangkak naik sejalan meningkatnya keperluan. Lebih-lebih di Jakarta, jangan sampai berharap dapat beli tempat tinggal seharga Rp 100 juta- Rp 200 juta, tetapi tdk jauh dari Jakarta ada tempat tinggal yg dihargai Rp 130 juta.

Yang pasti di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, ada pengembangan pembangunan Kota Baru Maja seluas 15. 000 ha. Pembangunan beraneka sarana pendukung disana senantiasa dipacu, dimulai dengan infrastruktur paling utama, sistim transportasi massal, sampai utilitas kota yang lain. Salah satunya pengembang property, Ciputra Grup turut meningkatkan Kota Baru Terpadu Citra Maja Raya diatas area 2. 600 hektare.

Mendapat dukungan beberapa transportasi massal, rancangan Transit Oriented Development (TOD) digunakan disana. Transportasi yg beri dukungan dimulai dengan KRL Jabodetabek, rel double trek, dan tempat stasiun yg lebih moderen serta nyaman.

 Simak juga:
Disana juga ada sarana komersial, mencakup sport club, ecopark. Idenya dapat dilanjutkan pembangunan ecoplaza yg ditambahkan CGV Cinema, supermarket, café, restaurant, retail outlet, pasar moderen, water park, theme park, sekolah, tempat beribadah, serta sarana beda.

Dalam 2, 5 th., pengembangan tempat tinggal disana termasuk cepat. Citra Maja Raya sendiri sudah bangun lebih dari 11 ribu tempat tinggal. Pihaknya juga lagi tengah buat persiapan peluncuran cluster tempat tinggal teranyar dengan rancangan tematik resor Bali, yakni Cluster Bedugul serta Cluster Uluwatu. Di tawarkan dengan harga terjangkau mulai Rp 130 juta. Cluster teranyar ini dapat di-launching pada 15 April 2018 di Atrium Mal Ciputra, Grogol, Jakarta Barat ini.


Didalam cluster Bedugul dapat di kembangkan 2 jenis tempat tinggal, yakni jenis Azalea (22/50) dengan harga mulai Rp 130 juta serta jenis Alamanda (27/60) mulai Rp 167 juta. Dan cluster Uluwatu dapat di kembangkan 3 jenis tempat tinggal, yakni jenis Lantana (22/60) mulai Rp 161 juta, jenis Kenanga (27/72) mulai Rp 199 juta, serta Jenis Cempaka A (36/72) Rp 225 juta.

Semua harga yg di tawarkan telah termasuk juga PPN serta ongkos surat AJB BPHTB. Juga termasuk KPR DP mulai 5%, serta angsuran mulai 1 juta-an per bln.. KPR mendapat dukungan oleh Bank BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BTN, BNI, BRI, OCBC NISP, Maybank, UOB, CCB, Pan

Nampaknya Hary Tanoe Bangun Tempat Syuting Saingi Universal Studio

Sehabis menginformasikan dapat bangun area theme park besar di Lido, Bogor, MNC Grup saat ini bermaksud bangun Movie Land atau studio luar area buat pembuatan film paling besar di area yang sama.

Pembangunan Movie Land itu dapat dijalankan oleh PT MNC Studio International. Tempat yang dapat difungsikan lebih kurang 20 ha.

" Investasinya lebih kurang Rp 275 miliar, " kata Presiden Direktur MNC Studio International Ella Kartika di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Chairman MNC Grup Hary Tanoesoedibjo mengimbuhkan, MNC Grup memanglah focus buat menguatkan konten serta bercita-cita pingin jadi pemain global. Bahkan juga dia pingin biar MNC dapat menyaingi produsen film paling besar didunia seperti Universal Studio.

" Kan ada Universal Studio ada Disney, ada Fox, kelak dapat ada MNC, sejajar seandainya dapat, " tangkisnya singkat.
Read more:

MNC Studio International juga memanfaatkan dana hasil IPO buat melunasi surat utang periode menengah (medium term notes/MTN) MNC Pictures sebesar Rp 450 miliar.

Lantas dana itu juga difungsikan buat mengakuisisi MNC Channel dari induk usahanya. Dana yang dapat difungsikan lebih kurang 30% dari pencapaian dana IPO.

" Dalam MNC Channel ini ada 20 channel di pay tv. Ini buat untuk lengkapi usaha di MNC jadi perusahaan memiliki rencana buat akuisis ke 20 channel ini, " jadi Ella.

MNC Studio International sendiri waktu ini punya keseluruhan aset lebih kurang Rp 5 triliun. Pada 2017 perusahaan mendapatkan pendapatan lebih kurang Rp 1, 2 triliun serta laba bersih sebesar Rp 125 miliar. Th. ini perseroan membidik perkembangan pendapatan serta laba bersih sebesar 45%.

Simak Yuk 10 Biro Arsitek Indonesia Cetak Proyek Rp 54 Triliun

BCI Asia mencatat 10 biro arsitek papan atas Indonesia dengan nilai agregat project sebesar 3, 92 miliar dollar AS atau sama dengan Rp 54 triliun. Dalam info tercatat yg di terima Kompas. com, ke-10 biro arsitek itu didapuk buat terima penghargaan BCI Asia Top 10 Awards yg seremoninya di adakan pada 17 April 2018 lain kali, di Jakarta. Penghargaan BCI Asia ke-14 ini diberi pada perusahaan arsitektur yg selama 2017 lakukan project property dengan penekanan pada rancangan ramah lingkungan serta terus terusan.
Artikel menarik lainnya:

Tersebut 10 perusahaan arsitektur elite Indonesia yg mendapatkan penghargaan BCI Asia :

PT Airmas Asri
PT Anggara Architeam
PT Arkonin
PT Indomegah Cipta Bangun Citra
PT Megatika International PDW Architects
PTI Architects
PT Sekawan DesignInc Architect
PT Tetra Desaindo

Nah Tol Laut Diklaim Turunkan 30% Harga Bahan Pokok di Papua dan NTT

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan trayek kapal tol laut pada th. depan dapat makin tambah jadi 15. Waktu ini, ada 13 rute yg dilayani serta sebagian besar rutenya ada di Indonesia Timur.

Inspektur Jenderal Kemenhub, Wahju Satrio Utomo, mengklaim operasional kapal tol laut udah sukses menghimpit harga keperluan pokok, lebih-lebih sembako, sampai 30% di daerah yg dilayani.

" Ada penurunan bahan pokok 20% s/d 30%, itu rata-rata penurunan yg berlangsung, teristimewa di Papua serta NTT. Harapannya bertambah selalu (penurunan harga), " ungkap Wahju selagi Rakornas Tol Laut di Hotel Crown, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Dia berujar, sama sesuai ide, cuma ada menambahkan 2 rute baru kapal tol laut, mengingat terdapatnya minimnya biaya yg th. depan dialokasikan Rp 447 miliar.

" Kita simak perubahannya waktu ini telah 13 trayek, ini memperlihatkan bahwa ada perubahan positif. Punya arti barang yg diangkut ke daerah maksud bertambah, jadi ada perubahan positif. Sesaat dua (trayek) yg baru, dari 13 jadi 15, " ujar Wahju.

Lanjut dia, tidak cuman penurunan harga bahan pokok, tol laut menegaskan tersedianya barang. Dikarenakan jadwal kehadirannya yg tentunya serta tdk banyak tergoda cuaca.

" Yang pasti penduduk disana telah punya saat reguler kehadiran kapal yg tentunya. Jadi tahu kapan kapal datang, kapasitasnya juga besar, " ucap Wahju
Artikel terbaru: 

Apakah Iya Harga Bahan Pokok Naik, Survei BI: Inflasi Januari 0,73%

Bank Indonesia (BI) mengira-ngira inflasi di bln. Januari ini dapat menyentuh angka 0, 73%. Gubernur BI Agus Martowardojo mengemukakan, apabila ketimbang dengan cara year on year (yoy), angka ini sesuai sama perkiraan yang udah diputuskan BI sebesar 3, 5% plus minus 1.

" Inflasi tempo hari kita telah laksanakan survey hingga Januari minggu ke-4, itu ada pada 0, 73% month to month. Namun ini survey ya. Serta seandainya di lihat year on year, 3, 36%. Seandainya 3, 36%, itu kan punya arti within range, dikarenakan kita saat ini di 2018 inflasi itu, dikehendaki di 3, 5% plus minus satu %, " tukasnya selagi didapati di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dia memaparkan, terjadinya inflasi sebesar 0, 73% di bln. Januari di pengaruhi oleh harga bahan pokok seperti cabai, beras, sampai daging ayam.

" Kita memanglah identifikasi ada sumber-sumber inflasi contohnya harga beras, daging ayam, holtikultura seperti cabai, " ucapnya.
harga helm kyt half face - harga tv led lg 32 inch bekas

Agus sendiri mengapresiasi langkah import beras yang dijalankan pemerintah buat menghimpit harga beras yang makin tinggi. Tersedianya beras butuh di pastikan buat menekankan tdk berlangsung kekurangan di lapangan jadi tidak mengundang gejolak harga.

" Kita sambut baik pemerintah telah import beras dikarenakan buat mempercayai terdapatnya persediaan cukup. Dikarenakan Indonesia kan negara kepulauan, kita harus menekankan bahwa walaupun beras harus didistribusikan buat mempercayai tiada kekurangan. Jadi saya simak TPID pusat, TPID daerah itu sangat baik, " tangkisnya.